application/x-httpd-php configuration.php PHP script text Warta Perundang-undangan | Media Informasi dan Hukum
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
banner
banner
banner
banner

UU Perkoperasian Amanatkan 10 PP 5 Permen

Jakarta (ANTARA) - Undang-Undang Perkoperasian yang baru disahkan pada Kamis (18/10) dalam rapat paripurna DPR…

Kemenhub Bantah Palsukan Umur KMP Bahuga

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah telah memalsukan…

DPR Akan Beri Kado Istimewa Pada HPS

Jakarta (ANTARA) - Komisi IV DPR RI akan memberikan kado istimewa pada peringatan Hari Pangan…

Panja Kemungkinan Besar Batalkan Revisi UU KPK

Jakarta, (ANTARA) - Panitia Kerja Revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK kemungkinan besar…

UU Perkoperasian Amanatkan 10 PP 5 Permen

Jumat, 19 Oktober 2012 08:43

paripurna-ke-7-181012-bean-3Jakarta (ANTARA) - Undang-Undang Perkoperasian yang baru disahkan pada Kamis (18/10) dalam rapat paripurna DPR RI mengamanatkan penyusunan 10 Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM.

"Ada 10 PP yang diamanatkan oleh UU Perkoperasian dan 5 Permen. Sebanyak 10 PP ini bisa digabung-gabungkan dengan yang sejenis sehingga bisa menjadi tinggal 6 PP yang diperlukan," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, di Jakarta, Jumat (19/10).

Selengkapnya...

 

Kemenhub Bantah Palsukan Umur KMP Bahuga

Jumat, 19 Oktober 2012 04:18

amati-jalur-pelayaran300912-3Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah telah memalsukan umur registrasi kapal KMP Bahuga Jaya, menyusul kejanggalan tahun pembuatan kapal yang disebut tahun 1992, tetapi sebenarnya 1972.

"Tidak ada satu pun alasan atau kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan memalsukan umur kapal dimaksud sehingga apa yang disampaikan Direktur Namarin tidak benar adanya," kata Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub, Erwin Rosmali dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (19/10).

Selengkapnya...

   

KP3K: UU Perlindungan Lahan Pertanian Belum Jalan

Rabu, 17 Oktober 2012 04:34

serikat-petani-indonesia-24092012-apSemarang (ANTARA) - Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (KP3K) Jawa Tengah Gatot Adji Soetopo menilai Undang-Undang Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum jalan.

"Dalam UU Perlindungan Lahan Pertanian itu mengatur pula tentang alih fungsi lahan. Tetapi belum ada peraturan pelaksana dan turunannya," katanya di Semarang, Rabu, menanggapi kian menyusutnya lahan pertanian lestari di Jateng.

Selengkapnya...

   

Halaman 1 dari 36

Popular

CloseHelp Us By Clicking any One!
We really welcome your +1'd, Like Us & Tweet Us! Have a Good Day!
Share or wait 30 seconds.